Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memanfaatkan pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2023 dana untuk pembangunan IKN melalui APBN telah terkucur Rp 26,7 triliun, naik pesat dari 2022 sebesar Rp 5,5 triliun. Pada 2024, penggunaan APBN untuk IKN lebih besar lagi mencapai Rp 40,6 triliun.
“Untuk IKN, 2023 naik cukup besar Rp 26,7 triliun, tahun depan lebih besar lagi Rp 40,6 triliun, terutama untuk basic infra dan sampai IKN nya terbangun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, dikutip Rabu (3/1/2023).
Sri Mulyani merincikan, total anggaran negara yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN pada 2023 ini dikeluarkan dalam pembagian dua klaster. Pertama ialah klaster infrastruktur dan kedua ialah klaster non infrastruktur.
Untuk klaster infrastruktur anggaran yang telah cair sebesar Rp 23,8 triliun untuk pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Lalu, kawasan pemukiman seperti pembangunan tower rumah susun ASN dan pertahanan keamanan.
Ada pula untuk pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, hingga penanganan banjir sungai sepaku dan pengendalian banjir DAS sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.
Sementara itu, untuk klaster non infrastruktur senilai Rp 2,9 triliun pada 2023. Anggaran yang cair itu untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian atau lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, hingga operasional Otorita IKN.
Dengan berbagai proyek yang telah dikerjakan dengan dana APBN itu, hingga total dana yang akan habis dari APBN untuk IKN dari 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 72,8 triliun, maka pagu anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN tersisa Rp 17,6 triliun setelah 2024.
Sebab, dalam perencanaan total anggaran IKN yang senilai Rp 466 triliun, porsi dukungan dari APBN murni sebesar Rp 90,4 triliun atau sekitar 20% dari total kebutuhan anggaran. Sisanya harus didanai dari badan usaha atau swasta senilai Rp 123,2 triliun, dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU Rp 252,5 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga turut menyoroti sisa dana APBN untuk pembangunan IKN setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo itu lengser. Sebab, menurutnya sudah termakan 80,5% sendiri dana dari APBN.
“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang,” tegas Said pada Desember 2023 lalu.
“Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN,” tuturnya.
Meski begitu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya telah mengungkapkan detail daftar investor yang telah mengucurkan dana pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, total investor pelopor yang masuk ke IKN sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp 41 triliun khusus 2023.
“Kita sebut mereka investor pelopor yang sudah ground breaking dengan total investasi non APBN Rp 41 triliun,” kata Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/12/2023). https://tawkapinew.com/