Sosok Kritis & Berpengaruh, Ini Sederet Kebijakan Rizal Ramli

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom senior serta mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli berpulang pada Selasa (2/1/2024). Rizal telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk membangun sekaligus mengkiritisi perekonomian Indonesia.

Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 10 Desember 1954, Rizal dikenal sebagai sosok yang kritis dan tidak takut untuk menyuarakan keyakinannya. Dia bahkan tak segan mengkritik kebijakan era Orde Baru saat bergabung di ECONIT, sebuah lembaga think-tank ekonomi Independen.

Sikap kritisnya masih berlanjut melintasi jaman dari Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi). Di mana pun Rizal berada dia selalu menjadi burung Rajawali yang pemberani. Saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman periode Agustus 2015-Juli 2016, dia kemudian dikenal sering mengucapkan jurus “Rajawali Ngepret’ nya untuk menunjukkan keberanian dalam melakukan reformasi.

Di balik sikap kritisnya, Rizal memang sudah mampu membuktikan diri menelurkan beberapa kebijakan yang perlu diapresiasi.

Lulusan Universitas Boston tersebut memasuki lingkar pemerintahan saat ditunjuk Presiden Abdurahman Wahid atau Gusdur sebagai Kepala Bulog kemudian menteri keuangan dan menteri coordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri selama rentang waktu Juni 2000- Agustus 2001.

Sebagai catatan, periode pemerintahan Gus Dur adalah masa awal Indonesia memasuki era Reformasi setelah era Orde Baru berakhir. Seperti halnya anak bayi yang baru lahir, pemerintahan Gus Dur masih tertatih-tatih mencari pijakan kebijakan ekonomi dan politik.

Di sinilah kemudian peran Rizal Ramli sangat menentukan. Banyak kebijakan penting yang dia berlakukab selama menjabat selama 13 bulan (Juni 200-Juli 2001) sebagai menteri keuangan dan merangkap menteri coordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri.  Sebelumnya, Rizal menjabat sebagai kepala Bulog pada periode April-Agustus 2000.

Sejumlah kebijakan drastis dilakukan Rizal saat menjabat sebagai Kabulog. Di antaranya adalah:
1. Meningkatkan pembelian gabah, bukan beras, per pupuk dari 1,5 menjadi 1,7.
Kebijakan ini mampu meningkatkan produksi eras sehingga dalam dua tahun tidak ada impor beras.

2. Menghapus dana off budget
Dana off budget kerap dijadikan sarang korupsi triliunan rupiah sehingga sistem tersebut kemudian dibuat lebih transparan dan accountable melalui sistem online.
Penggunaan sistem online saat itu masih sangat jarang sehingga kebijakan out of the box Rizal menjadi contoh.

Penggunaan sistem online budget mampu menekan kerugian Bulog bahkan menjadikan perusahaan itu untung Rp 5 triliun.
3. Mengubah pola subsidi beras Bulog dari umum menjadi subsidi terarah (targeted subsidy) dalam penyaluran beras untuk golongan masyarakat miskin.

Selama menjabat sebagai menteri keuangan dan menteri keuangan dan merangkap menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri, Rizal juga melakukan sejumlah gebrakan, seperti:

1. Restrukturisasi utang UKM, kredit tani, hingga properti
Rizal melakukan kebijakan restruktururisasi utang UKM dan tani setelah kredit macet melonjak.
Restrukturisasi dilakukan dengan penghapusan bunga kredit 100% dan diskon utang pokok pinjaman berkisar antara 25% – 50% tergantung pada luas lahan.

Petani yang memiliki luas lahan pertaniannya kurang dari 0,5 hektare akan mendapat diskon utang pokoknya 50%. Jika luas lahannya lebih luas yakni 0,5 – 1 hektare maka diskonnya 35%. Diskon akan semakin kecil yakni 25% jika luas lahan di atas 1 hektare.

Sementara itu, restrukturisasi utang UKM dilakukan dengan memberikan potongan utang pokok dan bunganya sebesar 50% asal dibayar secara tunai sekaligus.
Restrukturisasi utang juga diberikan kepada sektor properti pada April 2001. Namun, kebijakan lebih difokuskan kepada pengembang Rumah Sangat Sederhana.

2. Restrukturisasi PLN hingga PT DI
Rizal yang menjabat menteri keuangan dan pemberdayaan BUMN membidani restrukturisasi utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLB).

PLN diberikan soft loan agreementatau kesepakatan pinjaman lunak tahun 1998-2000 sebesar Rp 34 triliun.
Restrukturisasi utang PLN termasuk tunggakan pokok sebesar Rp 5,3 triliun, tunggakan bunga sebesar Rp 28,8 triliun, dan denda. Namun, PLN diwajibkan untuk lebih mengefektifkan manajemen keuangan mereka.

Syarat lainnya adalah jangka waktu pinjaman 20 tahun dan masa tenggang dua tahun serta biaya administrasi 4% per tahun.

Dikutip dari website Setkab.go.id, pada 2000, PLN nyaris bangkrut dengan modal minus Rp 9 triliun, asetnya hanya 50 trilyun.
Perbaikan keuangan PLN juga dilakukan dengan melakukan renegosiasi harga beli listrik dari swasta. Harga beli listrik turun dari semula US$ 7-9 sen/kWh menjadi US$ 3,5 sen/kWh . Langkah ini ikut menekan beban utang pemerintah dan PLN menjadi US$ 35 miliar dari US$ 80 miliar.

Rizal juga diminta Gus Dur melakukan restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (dulu IPTN) yang terus mengalami kerugian.
Untuk menekan kerugian, PT DI diminta untuk tidak hanya memproduksi pesawat atau helikopter tetapi juga spare parts.
Neraca keuangan PT DI kemudian mampu berbalik arah dari rugi Rp 75 miliar pada 1999 menjadi untung Rp 11 miliar pada 2001.

3. Tukar guling PT Telkom dan PT Indosat

Sebagai bagian dari restrukturisasi telekomunikasi nasional, pemerintah membidani pemisahan manajemen silang (cross management) dan kepemilikan silang (cross ownership) di tubuh PT Indosat dan PT Telkom yang pada saat itu sama-sama berstatus BUMN.

Langkah ini dilakukan agar kedua raksasa telekomunikasi itu bisa berbisnis secara fair.
Keduanya sepakat atas penyelesaiancross-ownershippada 15 Februari 200. Tukar guling dilakukan dengan cara Telkom menyerahkan kepemilikan sahamnya di Satelindo, Lintas Arta, dan Divre IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kepada PT Indosat. Indosat kemudian menyerahkan sahamnya di Telkomsel sebagai kompensasi.

4 Makro ekonomi yang membaik
Rizal juga ikut bahu membahu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang porak poranda usai dihantam resesi dan Krisis Moneter 1998.

Ekonomi Indonesia terkontraksi 13,13% pada 1998 dan hanya tumbuh 0,79%. Ekonomi Indonesia melesat ke 4,92% pada 2000.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 85% menjadi 77% pada 2001. Jumlah penduduk miskin berkurang drastis dari 47,97 juta atau 23,43% pada 1999 menjadi 38,7 juta atau 19,14% pada 2000.

5. Restruktrisasi Garuda
PT Garuda Indonesia dituntut bangkrut karena gagal bayar sebesar US$ 1,8 miliar pada 2000-2001. Konsorsium bank kemudian mengancam akan menarik pesawat Garuda.

Rizal kemudian ikut melakukan negoisasi dengan kreditor dengan memberikan guarantee sebesar US$ 100 juta. Garuda akhirnya selamat. https://kueceng.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*